AKANKAH INDONESIA MAMPU UNTUK BERSELANCAR DI LAUTAN EKONOMI

Ancaman resesi global 2023 sudah ada didepan mata. Kondisi ini diiringi dengan berbagai dampat negative yang mulai muncul. Dimulai dari laju inflasi tinggi, krisis pangan, hingga koflik antara Rusia dan Ukraina yang jauh dari kata “damai”. Hal tersebut menjadikan taukid kepada semua pemangku negara untuk menyalakan sirine bahaya.

Resesi global ini berawal dari covid-19 di awal tahun 2020 yang dimana memaksa pemangku kekuasaan di dunia untuk memberlakukan lockdown, dimana penduduk dunia dilarang keluar rumah dan bekerja sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi dan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

Kemudian dilanjut dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina yang jauh dari kata “damai”, maka mengakibatkan rantai pasok global terhadap sebagian komoditas penting dunia terhambat bahkan terhenti, seperti minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk. Gejolak konflik tersebut, mengakibatkan dampak yang timbul berupa disrubsi rantai pasok global yang kemudian menyudut inflasi energi dan pangan.

Kenaikan harga barang atau jasa yang signifikan juga salah satu pemicu terjadinya resesi. Salah satu kebijakan dalam menekan gejolak inflasi, bank sentral diseluruh dunia secara bersamaan bernondong-bondong untuk menaikkan suku bunga bank. Hal tersebut merupakan respon bank sentral terhadap terjadinya gejolak inflasi ataupun konflik peperangan. Dari respon bank sentral tersebut, mengakibatkan bank yang khusus menyediakan layanan untuk perusahaan teknologi rintisan start up atau yang bernama SVB ambruk. Ambruknya SVB memberikan efek pada perusahaan start up, yang pada kenyataannya sangat jelas bahwa perusahaan start up di Indonesia memiliki banyak sekali mitra kerja khusus dengan SVB.

Pada saat ini Negara Indonesia berada di urutan ke-14 dari 15 Negara Asia yang berpotensi mengalami resesi dengan probabilitas rendah. Meskipun Indonesia masih jauh dari ancaman resesi, ada beberapa dampak langsung ke perekonomian negara apabila terjadi resesi global di Indonesia. Bagi pemerintah, pendapatan negara yang berasal dari pajak maupun non pajak menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan karena penghasilan masyarakat dan harga property yang turun sangat drastis, sehingga mengakibatkan rendahnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara. Bagi perusahaan, ketika resesi terjadi di Indonesia, harga barang dan kebutuhan akan melonjak naik, sehingga daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan terjadinya kerugian karena dana yang masuk tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Bagi pekerja, terjadinya resesi di Indonesia mengakibatkan para pekerja akan terancam bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan perusahaan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan demi mengurangi biaya pengurangan operasional.

Dari dampak berikut, pemerintah Indonesia dengan cepat merespon dan mengeluarkan solusi dalam menghadapi resesi global. Salah satu kebijakan atau solusi dalam menghadapi resesi adalah dengan mengelola APBN dengan baik dan benar, karena jikalau salah dalam mengelolanya tidak hanya merugikan ekonomi saja, tetapi juga berpotensi memicu krisis politik. Jika APBN dapat dikelola dengan baik, maka APBN akan tetap berperan Shockabsorber dan tetap diharapkan mampu merespon gejolak global, sehingga stabilitas ekonomi dalam negri dapat terjaga.

Tidak hanya itu, presiden Indonesia juga mengutarakan bahwasannya Mega Proyek Ibu Kota Negara (IKN) akan tetap untuk terus dikerjakan pada saat resesi terjadi. Hal tersebut dikarenakan, jika Mega Proyek Ibu Kota Negara (IKN) masih terus dikerjakan, maka investor dari dalam maupun luar negri akan berbondong bondong menanamkan uang atau modal dalam bentuk usaha, yang dimana akan menyerap pekerja dari dalam negri sendiri, maka demikian tingkat pengangguran akan berkurang. Dengan demikian semua negara di dunia akan berebut investor untuk menanamkan uang atau modalnya dalam bentuk usaha. Dengan kebijakan tersebut dalam menghadapi resesi global 2023, kemungkinan besar Negara Indonesia siap untuk “Berselancar di lautan ekonomi”.

Penanggungjawab         : Moh. Zakaria Anshori

Pembina                         : Titis Surya Maha Rianti, SP., MP

Pimpinan Redaksi          : Rafli

Wakil Pimred                 : M. Aqil Dzulfikri

Sekretaris                       : Nabilla Ardiyan Putri

Bendahara                      : Siti Rohmatul Mudawamah

Editor                             : Tim Humaspub